Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencatat, sebanyak 168.196 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menerima remisi khusus pada Hari Kemerdekaan RI ke-77, Rabu 17 Agustus 2022.
Peraturan hukum mengenai Hak Tanggungan adalah suatu perangkat hukum yang digunakan ketika terjadinya perikatan (kesepakatan) pinjam meminjam uang antara Peminjam (Debitur) dengan Pemberi Pinjaman (Bank).
Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Peradi SAI melantik dan mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Batam masa bakti 2022-2026.
Terdakwa kasus penistaan agama, M Kece, divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, Rabu (6/4/2022). Majelis hakim tak memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa M Kece.
“Alhamdulillah hasil pemungutan suara Muscab I itu dimenangkan oleh Alfi Ramadania,SH.MH. ia sebelumnya menjabat sebagai sekretaris PERADI SAI Batam,”kata Musrin.
Komisi III DPR RI mengundang Juniver Girsang, Ketua Umum Peradi Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) dan jajarannya untuk memberi masukan terkait RUU tentang Hukum Acara Perdata di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Berprofesi sebagai Advokat dari Organisasi PERADI sejak 2017 dan masih aktif beracara sampai saat ini serta menjadi pendiri dari KONSULTAN HUKUM INDONESIA yang beramata di JL Ir Sutami Kamp Agas Sei Harapan No.76 Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang – Kota Batam dan juga memiliki alamat kantor II di Jakarta dengan alamat Kawasan Gunung Sahari IX No. 17 RT 08 RW 04 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar – JAKARTA PUSAT Kontak (021) 6268 304 Pos 10720 Serta mengelola Website di www.konsultanhukum.net
Karena pemilihan juri harus berdasar database penduduk yg terpilih (rekam jejak baik, bisa dipercaya, jujur, psikotesnya baik, dll).
Penyusunan database itu gak bisa dlm waktu singkat dan harus komprehensif. Btw, kita bikin laporan kehilangan ke Polisi aja, sy bisa pastikan gak terekam secara nasional.
kasus hukum yang marak belakangan ini adalah berhubungan dengan Tehnologi yaitu Internet dan Media Sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekpresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.
Ramainya kasus pelanggaran oleh oknum polisi itu juga mendapat perhatian serius dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kapolri ingin jajarannya menghilangkan persepsi masyarakat tentang ‘laporan viral dulu baru diusut’.